PNPM Jawa Barat

Evaluasi Simpan Pinjam PNPM

| Selasa, 25 Februari 2014 - 00:26:53 WIB | dibaca: 413 pembaca

Pencairan Dana SPP

Dramaga – Sebanyak 170 Kepala Desa (Kades) dan BPD ikuti workshop PNPM Mandiri di Gedung Auditorium Toyib Hadiwijaya, Kampus IPB Dramaga, Senin (9/12). Ke 170 kades dan BPD itu berasal dari Kecamatan Leuwiliang, Pamijahan, Tenjolaya, Tamansari, Dramaga, Cijeruk, Nanggung, Leuwisadeng, dan Babakan Madang. Program rutin setahun sekali ini diketuai Tim Pemantau PNPM Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhendi.

“Di samping saya memberikan materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) kepada para Kepala Desa dan BPD, selain itu juga dalam rangka memantau berlangsungnya acara penyelegaraan workshop, karena agenda workshop ini merupakan kegiatan rutin yang terus harus terselenggara,” kata Ade Ruhendi.

Politisi yang akrab disapa Jaro Ade ini mengatakan, pihaknya juga akan memonitor secara fisik maupun regulasi program Simpan Pinjam Program PNPM di setiap wilayah. “Di DPRD, urusan pemantauannya bukan dari komisi, melainkan langsung dari fraksi. Masing-masing fraksi ada utusan satu orang, lalu dibentuk ketua dan anggotanya. Nah, untuk itu, kami berharap pemantauannya tersebut juga bisa sampai ke tingkat lapangan,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Jaro Ade, program PNPM secara disik dinilai sudah cukup luar biasa. Hal ini tak terlepas adanya peran serta kepala desa dan BPD beserta komposisi seluruh aparat pemerintah desa.

“Hanya saja, untuk program simpan pinjamnya memang perlu dievaluasi, dan harus hati hati.

Jangan sampai ada yang mengaku pelaku UKM yang tidak ada kegiatan produksinya malah diberikan bantuan pinjaman. Untuk itu konsep seperti inilah yang harus dibenahi. Bagi mereka yang nakal tidak mau mengembalikan pinjamannya, ya jangan diberikan lagi alias diblack list,” tegasnya.

Selain itu, sebelum diberikan pinjaman, sebaiknya calon peminjam diberikan pelatihan UKM terlebih dahulu. Setelah mengantungi sertifikat pelatihan, kata Ade, maka perlu diberikan pinjaman.

“Jadi ke depan, pemerintah daerah harus memperbanyak kegiatan pelatihan pelatihan UKM dan sejenisnya, sehingga warga yang sudah selesai mengikuti pelatihan, ya merekalah yang lebih diprioritaskan untuk mendapat bantuan dari program simpan pinjam PNPM-nya. Sebab sudah terlatih,” katanya.